13 karateka dilarang berlaga, ajang Piala Mendagri kisruh

Sindonews.com  - Di gelar selama tiga hari sejak 29 Agustus hingga 31 Agustus di Gedung Gor Ngurah Rai, Denpasar,  ajang kompetesi kejuaran karate tingkat nasional dengan  memperebutan piala Mendagri/ menuai kisruh dan protes.

Dari  23 perguruan dengan jumlah sekitar 800 orang atlet karate se Indonesia  yang ikut dalam ajang kejuaraan karate tingkat nasional ini ,  protes tersebut muncul dari salah satu perguruan dengan nama indonesia karate do atau Ikado.

Pihak Indonesia Karate Do atau Ikado memprotes  pengurus besar federasi olahraga karate-do Indonesia  PB FORKI lantaran 13 atlet Ikado dilarang untuk  bertanding.

Tidak cukup sampai disana , pihak ikado juga  menunjukan berbagai macam alat bukti dari pembayaran untuk ikut kejurnas tersebut.

Sehubungan dengan itu  melalui Ketua Bina dan Prestasi Inkado,  Deni Tumiwa mengatakan, pihak ikado juga sudah melayangkan gugatan dengan menyewa pengacara OC Kaligis dengan maksud mensomasi pihak PB FORKI yang dianggap telah melakukan tindakan yang semena-mena tanpa ada pemberitahuan yang jelas soal 13 atletnya yang tidak boleh bermain dalam Kejurnas ini.

Sementara Ketua Umum PB FORKI,  Hendarji Supanji  membantah tudingan merugikan atlet-atlet indonesia karatedo (Inkado) pimpinan Aldrin Tando tentang 13 atlet yang tidak boleh bertanding selama Kejurnas berlangsung.

“Mereka boleh bertanding namun tidak memakai nama perguruan Ikado,  hal tersebut dikarenakan 13 atlet melakukan pendaptaran kepada pihak Ikado pimpinan Aldrin Tanjo, 13 atlet ini di perbolehkan bertanding dengan mengatas namakan pemda dari masing-masing provinsi,”ujarnya Jumat (30/8/2013) saat di temui di Gor Ngurah Rai, Denpasar.

Supanju menambahkan, penolakan tersebut di landaskan karena dalam kubu Ikado ada  dualisme kepengurusan.

 “PB FORKI  tidak menghendaki terjadinya dualisme kepengurusan di inkado dan meminta kedua kepengurusan tersebut untuk bersatu agar para atlet tidak dirugikan,”ungkapnya.

Sebelumnya  PB FORKI  sudah melakukan pertemuan dengan kedua kubu yaitu inkado pimpinan Alldrin Tando hasil Mubes Istimewa pada maret 2013 di Jakarta dan Inkado pimpinan Subagio hasil Mubes pada Januari 2013 di Cibubur,  tapi ternyata kedua pihak belum bisa duduk bersama  akhirnya PB FORKI mengeluarkan surat untuk pengiriman peserta kejuaraan piala Mendagri itu harus melalui Inkado yang dipimpin oleh Subagio.

sebelumnya, pengurus besar PB FORKI dinilai telah merugikan atlet-atlet pengurus induk indonesia karatedo (Inkado) pimpinan Aldrin Tando karena tidak diperbolehkan tampil pada kejurnas piala Mendagri xvii di Bali 29-31 Agustus 2013.

(wbs)
link sumber

PB Forki Tolak Tudingan Rugikan Atlet Inkado

Metrotvnews.com, Jakarta: PB Forki membantah tudingan merugikan atlet-atlet Indonesia Karatedo (Inkado) pimpinan Aldrin Tando karena tidak mengharapkan terjadinya dualisme kepengurusan.

"Kami tidak menghendaki terjadinya dualisme kepengurusan di Inkado. Kami selalu meminta kedua kepengurusan tersebut untuk bersatu agar para atlet tidak dirugikan. Tapi kedua pihak ternyata sulit untuk bersatu," ujar Humas Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB Forki) Fauzi Saidi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/8).

Fauzi menanggapi keluhan atlet Inkado pimpinan Aldrin Tando yang tidak diperbolehkan tampil pada Kejurnas Piala Mendagri XVII di Bali, 29-31 Agustus 2013.

"Sebelumnya, PB Forki sudah melakukan pertemuan dengan kedua kubu yaitu Inkado pimpinan Aldrin Tando hasil Mubes Istimewa pada Maret 2013 di Jakarta dan Inkado pimpinan Subagio hasil Mubes pada Januari 2013 di Cibubur. Tapi ternyata kedua pihak belum bisa duduk bersama, akhirnya PB

Forki mengeluarkan surat untuk pengiriman peserta kejuaraan Piala Mendagri itu harus melalui Inkado yang dipimpin oleh Subagio," kata dia.

Ia mengatakan dengan keluarnya surat tersebut, Inkado pimpinan Aldrin Tando mempermasalahkan hal itu. "Ada pertemuan kembali dari pihak Inkado kubu Aldrin dengan Ketum PB Forki Hendardji Soepandji yang mempermasalahkan surat tersebut. Lalu dikeluarkan surat kembali bahwa diimbau dan dianjurkan agar peserta dari tim Inkado adalah hasil Mubes yang berlangsung pada Januari 2013 di Cibubur itu," ujar dia.

Terkait pendaftaran administrasi atlet dari Inkado, ia mengatakan setiap pendaftaran atlet pada Kejurnas Piala Mendagri XVII di Bali dilakukan verifikasi.

"Panitia penyelenggara harus memverifikasi nama yang sesuai dengan petunjuk dari PB Forki. Pada prinsipnya kami tidak mengharapkan terjadinya dualisme kepengurusan. Ini masalah intern saja. Kami berharap masalah intern tersebut jangan sampai merugikan atlet," kata dia.

Sebelumnya, Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (PB Forki) dinilai telah merugikan atlet-atlet Pengurus Induk Indonesia Karatedo (Inkado) pimpinan Aldrin Tando karena tidak diperbolehkan tampil pada Kejurnas Piala Mendagri XVII di Bali, 29-31 Agustus 2013.

Hal itu diungkapkan Ketua Harian Induk Inkado Asril Aszhari (ketua Harian Induk Inkado) menanggapi surat PB Forki kepada Panitia Kejurnas Piala

Mendagri XVII yang hanya memperbolehkan atlet Inkado pimpinan Subagio yang tampil pada Kejurnas tersebut.

"Surat PB Forki itu jelas memihak. Padahal kepengurusan kami sah karena dipilih melalui Mubes Istimewa yang diikuti 28 Korda Inkado seluruh Indonesia," ujar Asril Aszhari di Jakarta, Rabu (28/8). (Antara)

Editor: Agus Tri Wibowo

Link Sumber

OC Kaligis Somasi PB Forki

JAKARTA,TRIBUN-TIMUR.COM- - Kisruh terkait pelarangan atlet-atlet Perguruan Inkado pimpinan Aldrin Tando mengikuti Kejurnas Karate Piala Mendagri XVII-2013 di Bali, terus berlanjut. Bahkan eskalasi kekisruhan cenderung membesar dengan kemungkinan kasus pelarangan tersebut bergeser ke ranah hukum.

Kemungkinan segera mengemukanya kasus tersebut ke ranah hukum paling tidak sudah diawali dengan adanya surat somasi yang dilayangkan oleh pengacara kondang Prof.DR. Otto Cornelis Kaligis, SH, MH, sebagai kuasa hukum dari perguruan Inkado pimpinan Aldrin Tando.

Surat somasi yang disampaikan oleh O.C Kaligis dari O. C. Kaligis Associates, Advocates & Legal Consultans itu ditujukan kepada Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (PB FORKI) yang beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Lantai 8, Jalan Pintu I, Senayan. Dalam surat bernomor 1148/0CK-VIII/2013 yang dikirim 28 Agustus 2013 itu, Kaligis antara lain mempertanyakan rekomendasi yang diberikan Sekjen PB FORKI terhadap kepengurusan Inkado pimpinan H. Subagio, SH, M.Si.

Materi dari rekomendasi Sekjen PB FORKI itu berupa penegasan bahwa untuk Kejurnas Karate Piala Mendagri di Bali yang mewakili Inkado adalah dari perguruan Inkado pimpinan H.Subagio, SH, M.Si. Bukan karateka Inkado-nya Aldrin Tando. Akibatnya, karateka Inkado pimpinan Aldrin Tando tidak diperkenankan berpartisipasi pada Kejurnas yang berlangsung sejak Kamis (29/8/2013) hingga Minggu (31/8/2013) itu.

Menurut Kaligis, rekomendasi tersebut menyalahi atau bertentangan dengan AD/ART PB FORKI. Khususnya, Pasal 4 AD yang menyatakan bahwa PB FORKI hanyalah bertugas mengkoordinasi dan membina organisasi perguruan.

Seperti diberitakan sebelumnya, larangan terhadap karateka Inkado pimpinan Aldrin Tando mengikuti Kejurnas Piala Mendagri di Bali disebut-sebut membuktikan tidak netralnya PB FORKI. Kekecewan terhadap PB FORKI, tidak hanya dialami oleh para atlet, tapi juga wasit..

Salah seorang wasit, Cecep Sucita Laksana SE, merasa kecewa terhadap keputusan Forki yang melarang dirinya tampil di Kejurna Piala Mendagri tersebut.

"Padahal di Kejurnas itu saya akan upgrade lisensi saya sebagai wasit. Eh kenyataannya dilarang hanya karena ada dualisme kepengurusan di Inkado," ujar Cecep.

Seharusnya, kata Cecep, Forki bersikap profesional dalam masalah tersebut. Karena lisensi wasit dikeluarkan oleh Forki, bukan perguruan.

Yang ironisnya lagi, dia harus membuat pernyataan dukungan kepada Subagio selaku Ketua Umum PB Inkado.

"Saya memilih Inkado di bawah pimpinan Pak Aldrin, karena saya melihat mereka lah yang benar," ujarnya.

Dia berharap, ke depan Forki tidak mengambil kebijakan yang merugikan wasit.

"Hanya karena ada permasalahan di perguruan, kami dikorbankan. Kami mempertanyakan netralitas Forki," ujarnya.

Kekecewaan juga dikemukakan Chief Delegation Perguruan Pengurus Induk Inkado pimpinan Aldrin Tando, Denny Tumiwa. Diakui Denny Tumiwa, adanya larangan tampil di Kejurnas Piala Mendagri akan mematahkan semangat karatekanya.

Terkait karateka yang akan tampil di Piala Mendagri, menurut Denny Tumiwa, adalah atlet terbaik hasil seleksi di Kejurnas Inkado baru-baru lalu sebelum adanya perpecahan di tubuh perguruan karate tersebut.

"Yang menjadi pertanyaan kenapa atlet yang tidak tahu menahu soal adanya perpecahan itu iukut menjadi korban,” tandas Denny Tumiwa.

Dikatakan Denny, , seharusnya dalam menyikapi kasus dualisme ini, PB.FORKi tetap netral dan tidak memihak pada kubu manapun. Bahkan, intitusi karate di Indonesia itu seharusnya mencarikan solusi agar tidak terjadi dualisme kepengurusan.

“Forki harusnya bersikap netral dalam menyikapi kasus ini. Bukan sebaliknya mereka memihak kepada salah satu kubu yang akhirnya merugikan para atlet. Ini bisa dikatakan mereka menghambat prestasi atlet,” ungkap Denny.

Editor: Muh. Taufik

Sumber: Tribunnews

Netralitas Forki Dipertanyakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekecewan terhadap PB Forki, tidak hanya dialami oleh para atlet, tapi juga wasit dari Pengurus IndukInkado pimpinan Aldrin Tando.

Salah seorang wasit, Cecep Sucita Laksana SE, merasa kecewa terhadap keputusan Forki yang melarang dirinya tampil di Kejurnas Piala Mendagri XVII di Bali, Kamis-Minggu (29-31/8).

"Padahal di Kejurnas itu saya akan upgrade lisensi saya sebagai wasit. Eh kenyataannya dilarang hanya karena ada dualisme kepengurusan di Inkado," ujar Cecep ketika dihubungi, Rabu (28/8/2013).

Seharusnya, kata Cecep, Forki bersikap profesional dalam masalah tersebut. Karena lisensi wasit dikeluarkan oleh Forki, bukan perguruan.

Yang ironisnya lagi, dia harus membuat pernyataan dukungan kepada Subagio selaku Ketua Umum PB Inkado.

Deni Tumiwa Sesalkan PB Forki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Chief Delegation Perguruan Inkado versi Aldrin Tando, Deni Tumiwa mengaku kecewa dengan sikap Pengurus Besar Federasi Karate-Do Indonesia (PB.Forki) yang melarang atlet-atlet mereka bertanding di Piala Mendagri yang berlangsung di Bali mendatang.

Menurutnya, dengan adanya larangan ini akan mematahkan semangat atlet-atlet karate dari Perguruan Inkado versi Aldrin Tando yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan diri menghadapi event bergengsi itu.

“Mereka yang akan tampil di Piala Mendagri di Bali adalah atlet terbaik hasil seleksi di Kejurnas Inkado baru-baru lalu sebelum adanya perpecahan di tubuh perguruan karate kami. Yang menjadi pertanyaan kenapa atlet yang tidak tahu menahu soal adanya perpecahan itu iukut menjadi korabn,” tandas Deni Tumiwa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Dikatakan, seharusnya dalam menyikapi kasus dualisme ini, PB.FORKi tetap netral dan tidak memihak pada kubu manapun. Bahkan, intitusi karate di Indonesia itu seharusnya mencarikan solusi agar tidak terjadi dualisme kepengurusan.

“FORKI harusnya bersikap netral dalam menyikapi kasus ini. Bukan sebaliknya mereka memihak kepada salah satu kubu yang akhirnya merugikan para atlet. Ini bisa dikatakan mereka menghambat prestasi atlet,” ungkap Deni Tumiwa.

Yang lebih parah lagi, kata dia, mereka telah menerima uang pendaftaran adminsitrasi untuk mengikuti Piala Mendagri. Jika, ternyata nantinya atlet mereka tidak boleh tampil maka mereka akan menggugat PB. Forki.

“Jika memang PB.Forki melarang atlet kami untuk tampil, kenapa uang pendaftaran adiministrasi kami mereka terima. Jika terbukti menjelang pertandingan atlet kami dilarang kami akan menggugatnya,” kata Deni Tumiwa.

Di sisi lain, Deni Tumiwa juga mengatakan adanya larangan atlet dari Inkado versi Aldrin Tando di Piala Mendagri juga berdampak pada wasit-wasit dari perguruan tersebut.

”Seharusnya mereka punya sikap netral, seharusnya dua-duanya tidak boleh tampil. Tapi, keberpihakan mereka kepada satu kubu terlihat jelas,” selorohnya.

link sumber

Forki Dinilai Rugikan Atlet Pengurus Induk Inkado

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (PB Forki) dinilai telah merugikan atlet-atlet Pengurus Induk Indonesia Karatedo (Inkado) pimpinan Aldrin Tando, karena tidak diperbolehkan tampil pada Kejurnas Piala Mendagri XVII di Bali, 29-31 Agustus mendatang.

Hal itu diungkapkan Asril Aszhari (ketua Harian Induk Inkado) menanggapi surat PB Forki kepada Panitia Kejurnas Piala Mendagri XVII yang hanya memperbolehkan atlet Inkado pimpinan Subagio, tampil pada Kejurnas tersebut.

“Surat PB Forki tersebut sangat jelas memihak. Padahal kepengurusan kami adalah sah, karena dipilih melalui Mubes Istimewa yang diikuti 28 Korda Inkado seluiruh Indonesia, Adanya SKEP PB FORKI jelas melanggar aturan. Padahal atlit-atlit Induk Inkado adalah hasil Kejurnas Inkado Januari 2013” ungkap Asril di Jakarta, Senin (26/8/2013).

Dia menjelaskan, di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Forki, tidak boleh mencampuri urusan perguruan. Begitu juga, kepengurusan perguruan tidak memerlukan surat keputusan dari PB Forki.

“Apa yang PB Forki lakukan melalui suratnya tersebut, jelas sudah melanggar AD/ADRT. Yang lebih ironis lagi, atlet-atlet kami sangat dirugikan,” tuturnya.

Seharusnya, kata Asril, PB Forki selaku induk organisasi perguruan karate seluruh Indonesia, melihat permasalahan Inkado saat ini secara jernih dan adil, sehingga tidak mengambil keputusan yang merugikan para atlet.

Padahal dalam pertemuan kami dengan Sekjen PB Forki tanggal 23/8, Lumban telah menjanjikan Induk Inkado dapat tampil di Piala Mendagri dengan akan memberikan surat ke Ketua Panitia. Tetapi kenyataannya Lumban membuat surat kepada Bagio.

Ketika dikonfirmasi, Sekjen PB Forki Mayjen TNI (Purn) Lumban Siagian membantah jika pihaknya telah merugikan atlet-atlet Inkado.

“Kami selalu meminta kedua kepengurusan Inkado untuk rekonsiliasi, jangan gontok-gontokan, karena akan merugikan para atlet,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, telah mengirim surat kepada Ketua Umum PB Inkado Subagio untuk mempertimbangkan para atlet yang dipilih adalah hasil dari Kejurnas 2013.

Yang jelas, tidak ada niat PB Forki untuk menghancurkan pembinaan para atlet Inkado. Karenanya, dia berharap baik kepengurusan Inkado pimpinan Subagio dan Aldrin melakukan rekonsiliasi secepatnya.

Dalam surat kepada Panitia Kejurnas Piala Mendagri XVIII tertanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani Sekjen PB Forki Mayjen TNI (purn) Lumban Sianipar, disebutkan bahwa saat ini terdapat dua perguruan anggota Forki yang memiliki kepengurusan ganda, yakni Inkado dan Pordibya.

PB Forki terus berupaya memfasilitasi untuk rekonsiliasi, karena kondisi tersebut akan berimbas pada atlet, dan oleh karena itu hak-hak atlet untuk mendapat pembinaan harus diperhatikan, terlepas dari adanya persoalan kepengurusan.

Sambil menunggu upaya rekonsiliasi tersebut, maka peserta yang akan mengikuti Kejurnas Piala Mendagri XVII dari kedua kepengurusan yang direkomendasikan oleh kepengurusan di bawah pimpinan Subagio untuk Inkado, dan Darly Siregar untuk Pordibya.

“Keduanya telah disahkan melalui SK PB Forki,” kata Lumba.

link sumber